Budaya feodal dengan semboyan “Asal Bapak Senang” (ABS) adalah racun bagi kreativitas di lingkungan pendidikan. Di sekolah yang terjebak dalam mentalitas ini, indikator keberhasilan bukan lagi terletak pada kemajuan belajar siswa, melainkan pada tingkat kepatuhan dan kenyamanan sang pimpinan (Kepala Sekolah atau pejabat dinas).

Budaya ini menciptakan “tembok tinggi” yang menghalangi inovasi masuk ke ruang kelas. Berikut adalah analisis mengapa mentalitas feodal ini masih begitu kuat dan bagaimana ia melumpuhkan potensi guru:

1. Hierarki yang Kaku: “Pimpinan Selalu Benar”

Dalam sistem feodal, instruksi dari atasan dianggap sebagai titah yang tidak boleh didebat.

• Matinya Diskusi Dialektis: Rapat dewan guru sering kali hanya menjadi ajang pengesahan keputusan satu arah. Guru yang memiliki ide segar namun berbeda dengan selera pimpinan akan dianggap sebagai “pembangkang” atau “tidak loyal”.

• Ketakutan Berargumen: Guru lebih memilih diam atau setuju demi menjaga keamanan karier, kenaikan pangkat, atau sekadar menghindari mutasi ke daerah terpencil. Inovasi membutuhkan keberanian untuk salah, namun budaya ABS hanya menoleransi kepatuhan.

2. Formalitas Administratif vs Subtansi Pendidikan

Mentalitas ABS sangat mencintai laporan yang “terlihat indah” di atas kertas, meskipun realitanya jauh berbeda.

• Laporan “Kosmetik”: Guru dihabiskan energinya untuk menyusun dokumen administrasi, mengunggah foto-foto kegiatan yang tampak ceria, dan mengisi aplikasi kinerja dengan data yang dipercantik agar pimpinan mendapatkan nilai bagus dari atasan di tingkat dinas.

• Pencitraan Sekolah: Fokus inovasi sering kali bergeser dari kualitas pengajaran ke hal-hal yang bersifat fisik dan terlihat (seperti pengecatan pagar, seragam baru, atau seremonial) hanya karena itu yang paling mudah dipamerkan oleh pimpinan saat ada kunjungan pejabat.

Perbandingan: Budaya Feodal vs. Budaya Inovatif di Sekolah

3. Nepotisme dan “Klik” di Ruang Guru

Budaya feodal sering kali melahirkan kelompok-kelompok “orang dekat” pimpinan.

• Privilese bagi Kelompok Setuju: Guru-guru yang pandai menyenangkan pimpinan sering kali mendapatkan fasilitas lebih, seperti prioritas pelatihan, jam mengajar yang lebih nyaman, atau jabatan strategis di sekolah.

• Demotivasi Guru Berprestasi: Guru yang benar-benar kompeten namun tidak pandai “menjilat” sering kali terpinggirkan. Hal ini menyebabkan mereka menjadi apatis dan akhirnya berhenti berinovasi karena merasa kerja keras mereka tidak dihargai secara adil.

4. Dampak bagi Siswa: Melahirkan Generasi “Penurut”

Bahaya terbesar dari budaya ABS adalah ia menular kepada siswa secara tidak sadar.

1. Guru sebagai Role Model Pasif: Jika siswa melihat guru mereka tidak berani bersuara di depan pimpinan, mereka akan belajar bahwa kepatuhan jauh lebih penting daripada integritas.

2. Kurikulum Ketakutan: Guru yang takut pada pimpinan cenderung membatasi ruang gerak siswa di kelas agar tidak terjadi “masalah” yang bisa mencoreng nama baik sekolah, sehingga daya kritis siswa tumpul sejak dini.

5. Memutus Rantai Feodalisme di Sekolah

Transformasi pendidikan memerlukan perubahan karakter kepemimpinan:

• Kepemimpinan Pelayan (Servant Leadership): Kepala sekolah harus memandang dirinya sebagai fasilitator yang mendukung kebutuhan guru, bukan sebagai penguasa yang dilayani.

• Kanal Kritik Anonim: Adanya sistem evaluasi kepala sekolah oleh guru secara berkala dan anonim yang hasilnya langsung terhubung ke dinas pendidikan untuk memantau iklim kerja di sekolah.

• Penghargaan pada Hasil, Bukan Proses Menyenangkan: Meritokrasi harus ditegakkan. Promosi dan apresiasi harus didasarkan pada capaian akademik dan karakter siswa, bukan pada kedekatan personal.

Kesimpulan

Mentalitas “Asal Bapak Senang” adalah bentuk korupsi karakter di lingkungan sekolah. Inovasi hanya bisa tumbuh di tanah yang merdeka, bukan di bawah bayang-bayang ketakutan dan penghambaan pada jabatan. Selama sekolah masih dijalankan dengan cara-cara feodal, maka jargon “Merdeka Belajar” hanya akan menjadi slogan tanpa makna di ruang-ruang kelas kita.

Menurut Anda, apakah model pemilihan Kepala Sekolah saat ini sudah cukup transparan untuk mencegah munculnya sosok pimpinan yang feodal, atau justru sistemnya sendiri yang memaksa mereka menjadi seperti itu?